Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi, dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Pengendalian dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar. Maka Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

 

Tugas

Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi

Selain tugas pokok tersebut di atas, Balitbangren mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Pokok
Kepala Badan

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Balitbangren mempunyai fungsi :

  1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  4. dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Balitbangren yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan penyusunan rencana kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  3. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  4. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
  5. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
  6. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  7. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
  9. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
  10. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badanterkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Balitbangren dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan penelitian pengembangan dan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

  1. penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
  3. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pertanian;
  4. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pangan;
  5. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan;
  6. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Pendapatan Daerah;
  7. penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
  8. penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan
  9. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  10. penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian;
  11. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Perdagangan;
  12. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Koperasi dan UMKM;
  13. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Tenaga Kerja;
  14. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan bidang Transmigrasi;
  15. penyelenggaraan koordinasi teknis kajian penelitian dan pengembangan pada program dan kegiatan bidang ekonomi
  16. penyelenggaraan inovasi daerah bidang ekonomi;
  17. penyelenggaraan koordinasi teknis tindak lanjut atas hasil kajian, penelitan dan pengembangan untuk inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  18. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;dan
  19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Balitbangren dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan penelitian pengembangan dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, penerangan jalan, pos, perhubungan, dan telekomunikasi serta sumber daya air.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

  1. penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang sarana dan prasarana
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penelitian dan pengembangan fisik sarana dan prasarana;
  3. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Bina Marga;
  4. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Air;
  5. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan;
  6. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Cipta Karya;
  7. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Perumahan dan Permukiman;
  8. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Lingkungan Hidup;
  9. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Tata Ruang;
  10. penyelenggaraan inovasi daerah di bidang fisik dan prasarana;
  11. penyelenggaraan data geospasial;
  12. penyelenggaraan koordinasi teknis kajian penelitian dan pengembangan pada program dan kegiatan bidang fisik sarana prasarana
  13. penyelenggaraan koordinasi teknis tindak lanjut atas hasil kajian, penelitan dan pengembangan untuk inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pembangunan bidang fisik sarana dan prasarana;
  14. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kajian, penelitian dan pengembangan Wilayah;dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Balitbangren dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan penelitian pengembangan dan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

  1. penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;
  3. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan;
  4. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Kebudayaan;
  5. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemuda;
  6. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Olah Raga;
  7. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan;
  8. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  11. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Hukum;
  12. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  13. penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan di bidang Keagamaan
  14. penyelenggaraan koordinasi teknis kajian penelitian dan pengembangan pada program dan kegiatan bidang Sosial Budaya;
  15. penyelenggaraan pengembangan inovasi daerah bidang sosial budaya
  16. penyelenggaraan koordinasi teknis tindak lanjut atas hasil kajian, penelitan dan pengembangan untuk inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
  17. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya;dan
  18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Balitbangren dalam hal mengkoordinasikan, penyusunan penelitian pengembangan dan perencanaan di bidang perencanaan dan pengendalian program, evaluasi data, menghimpun data, dan pemantauan serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai fungsi :

  1. penyusunan petunjuk teknis Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan daerah;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah;
  3. penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  4. penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  5. penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  6. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;
  8. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
  9. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  10. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  11. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.