BeritaBidang Ekonomi

BAPPEDA LITBANG MELAKSANAKAN DESK PERSIAPAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2020

Seiring dengan penetapan Jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tahun 2020 yang akan di mulai tanggal 9 – 14 Maret 2020 sebagai tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar 2021,  berdasarkan arahan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Drs.H.Darwin Badaruddin, M.Pd bahwa pelaksanaan musrenbang tahun ini telah dirumuskan Tema RKPD 2021 yaitu “Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penguatan akses pelayanan dasar untuk percepatan penanggulangan kemiskinan” dengan 7 prioritas pembangunan yang di tetapkan yaitu 1). Percepatan Pengurangan Kemiskinan, 2). Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber daya Manusia, 3). Pengembangan usaha ekonomi rakyat yang inovatif, 4). Peningkatan ketahanan Pangan,  5). Pengembangan Infrastruktur wilayah dan permukiman, 6). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dan 7). Penguatan implementasi reformasi Birokrasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

            Bidang ekonomi Bappeda Litbang yang melakukan koordinasi terhadap pencapaian target prioritas 1), 3) dan 4) yang program dan kegiatannya akan diampu oleh OPD antara lain Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan,  akan melakukan singkronisasi antara usulan Musrenbang Desa tahun 2021 yang telah di olah oleh Bappeda Litbang dengan Rencana Kerja OPD tahun 2021,  untuk mendapatkan rumusan kegiatan yang mampu mendongkrak pencapaian target, maka oleh Moh.Jumadil ST selaku Kepala Bidang Ekonomi berinisiatif untuk melakukan Desk untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan masing-masing Kepala Bidang dan Kasubag.perencanaan masing-masing OPD lingkup koordinasinya.

            Desk persiapan Musrenbang kecamatan tersebut di jadwalkan mulai hari Selasa – Kamis tanggal 3 – 5 Maret 2020, Pada hari pertama (Hari ini red.) pelaksanaan Desk tersebut menghadirkan semua Kepala Bidang bersama Kasubag Perencanaan dari Dinas Pertanian dan Pangan mulai jam 08.00 – 16.00 WITA.  Dari Desk tersebut diperoleh beberapa informasi yang penting sebagai bahan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan nantinya antara lain kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan pangan tahun 2019 dan kegiatan akan akan dilaksanakan tahun 2020 berbasis desa, dengan ketersediaan data tersebut diharapkan peserta musrenbang khususnya perwakilan desa dapat menselaraskan usulan baik yang telah di usulkan pada musrenbang sebelumnya maupun yang akan di usulkan pada tahun anggaran 2021.

          Beberapa Informasi yang di dapatkan dari Desk Persiapan Musrenbang ini adalah bahwa tahun 2020 akan diluncurkan sebanyak 18.000 kartu tani yang mempunyai manfaat untuk petani dalam rangka :

  1. Mendapat kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
  2. Petani dapat melakukan penjualan hasil panen tanpa perantara.
  3. Kemudahan pembayaran kredit usaha.
  4. Kemudahan dalam mendapatkan bantuan sosial maupun subsidi.

Untuk mendapatkan Kartu Tani yang bekerjasama dengan BRI tersebut, beberapa persyaratan yang harus di penuhi antara lain :

  1. Calon pemegang harus tergabung dalam kelompok tani.
  2. Petani harus melengkapi berkas fotokopi e-KTP dan Tanda Kepemilikan Tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, dan anggota LMDH.
  3. Verifikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (NIK, luas lahan, komoditas, dan jenis pupuk) yang kemudian PPL meng-upload data petani ke dalam SINPI.
  4. PPL Melakukan upload Data RDKK dan upload alokasi pupuk bersubsidi, serta petani harus hadir di bank yang telah ditentukan.

Kegiatan yang sifatnya program nasional lainnya yang sangat mendukung terhadap pencapaian prioritas percepatan pengurangan kemiskinan yang akan berlangsung hingga tahun 2024 antara lain :

  1. ASURANSI PERTANIAN
  2. ASURANSI TERNAK
  3. SIWAB = SIKOMANDAN (SAPI KERBAU KOMODITAS ANDALAN NEGERI)
  4. INSEMINASI BUATAN
  5. UPSUS PAJALE
  • Pengadaan Benih Padi 10.000 HEKTAR Tahun 2020
  • Pengadaan Benih Padi Ladang 200 HEKTAR Tahun 2020
  • Pengadaan Benih Jagung 4.000 HEKTAR tahun 2020
  • Pengadaan Benih Kedelai 1.000 HEKTAR Tahun 2020

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan benih tersebut adalah CALON PETANI CALON LAHAN (CPCL), Kepala Bidang Tanaman Pangan Muh. Nasir SP dan Kepala Bidang PSP Muh.Yunus SP menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang berminat dapat segera menghubung Penyuluh pertanian atau langsung ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan informasi selengkapnya dapat berkunjung langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar setiap Hari Kerja.

Di tempat yang sama Ruang Rapat Mesakada Bidang Ekonomi Bappeda Litbang pada sesi kedua jam 13.00 – 16.00 kepala Bidang Peternakan Kaharuddin S.PT dan Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Masdar Fatman SP menyampaikan beberapa informasi penting terkait sinergitas pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Desa dan OPD, hal tersebut antara lain :

  • USULAN BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN KOMODITI PERTANIAN (MISAL : PENGGILING GABAH MINI, PEMIPIL JAGUNG, DLL) DAN SARANA PRODUKSI (MISAL PUPUK DAN PESTISIDA) DAPAT DIANGGARKAN MELALUI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN UNIT USAHA YANG ADA BUMDES SEBAGAI USAHA PRODUKTIF;
  • USULAN PELATIHAN TEKNIS (SEPERTI : PEMBUATAN PUPUK ORGANIK, PEMBUATAN PAKAN, PENYULUHAN KELOMPOK, PELATIHAN PENGOLAHAN, SOSIALISASI MODAL USAHA, DLL) DAPAT DIANGGARKAN MAKAN MINUM, OPERASIONAL DAN BAHAN PERAGA MELALUI DANA DESA SEDANGKAN TENAGA TEKNIS SEBAGAI INSTRUKTUR DARI OPD MENGGUNAKAN DANA APBD II;

USULAN BANTUAN MODAL DAPAT DIANGGARKAN MELALUI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN UNIT USAHA BUMDES ATAU BEKERJA SAMA DENGAN PERBANKAN UNTUK PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Gambar : Skema Sharing Dana Desa dan APBD II (OPD) dalam Rangka Pengembangan SDM Masyarakat

Gambar : Skema Sharing Dana Desa dan APBD II (OPD) dan Dana KUR (Perbankan) dalam Rangka Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *